pandikuswoyo

Dari Salsabila Untuk Dunia

PENDAPAT GURU ; Tahun Baru, Waspadai Perilaku Hedonis Anak

PENDAPAT GURU ; Tahun Baru, Waspadai Perilaku Hedonis Anak
02/01/2012 08:11:16 ERA global umumnya digambarkan sebagai kehidupan masyarakat dunia yang menyatu. Sebuah kondisi yang ditopang kemajuan dan kecanggihan teknologi menjadikan manusia seakan hidup dalam satu kota, yaitu kota dunia. Batas geografis sudah tidak jadi penghalang bagi manusia untuk saling berhubungan. Kehidupan manusia di era global saling pengaruh-mempengaruhi, sehingga segala sesuatu yang sebelumnya dianggap sebagai milik suatu bangsa tertentu akan terangkat menjadi milik bersama. Masyarakat kota dunia sudah cenderung tidak mempersoalkan lagi nilai-nilai sakral yang terkandung dalam norma agama maupun budaya. Kesakralan agama dianggap sebagai hal yang biasa dan budaya sendiri dianggap tidak relevan lagi di zamannya. Mereka membaur tanpa sekat untuk merayakan dan mengkultuskan demi meluapkan euforia dan meraih kesenangan bersama. Secara fenomena, peringatan tahun baru cenderung mengarah pada nilai-nilai sekuler yang besar pengaruhnya terhadap tumbuhnya jiwa hedonis, khususnya di kalangan generasi muda. Meskipun dalam sisi tertentu nilai-nilai kebersamaan tampak meningkat dalam kesemarakannya, namun dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perayaan tahun baru cenderung mengabaikan nilai-nilai agama maupun budaya sendiri. Pemandangan seperti nongkrong-nongkrong di jalan protokol, pelesiran, bersenang-senang, hura-hura, pesta, jingkrak-jingkrak menyaksikan konser musik, sorak-sorai pesta kembang api dan terompet serta hal-hal lain yang melemahkan budaya sendiri menjadi pernak-pernik yang selalu menghiasi dalam menyambut datangnya tahun baru. Diakui atau tidak, jebakan budaya hedonis menggiring generasi muda ke dalam culture of banality (budaya kedangkalan), di mana segala informasi yang mereka terima langsung dicerna mentah-mentah, tanpa diproses, diverifikasi dan didalami dengan logika kerja pikiran. Tak dapat dipungkiri kemudian banyak dari generasi muda yang dengan mudah terjebak dalam berbagai bentuk penyalahgunaan obat-obat terlarang maupun pergaulan bebas. Selain itu, sebagian dari generasi muda juga semakin jauh dengan nilai-nilai kesederhanaan dan kesusilaan. Mereka lebih menyukai keglamouran dari pada kesederhanaan, lebih cinta merek ternama daripada produk lokal sendiri. Kerapuhan karakter generasi muda kita juga terlihat sangat jelas dalam berbagai kasus kriminal yang menimpa mereka. Di tengah gemuruh budaya hedonis inilah, perlu kiranya membangun kesadaran bersama serta mengajak generasi muda kita untuk lebih peka dan peduli terhadap nasib saudara-saudara kita yang tengah dirundung musibah, mulai dari korban musibah banjir, tanah longsor, korban pelanggaran HAM di Mesuji, Bima dan mengajak turut prihatin terhadap para demonstran yang menjahit mulutnya demi memperjuangkan hak-haknya serta melatih solidaritas mereka atas mencuatnya rasa ketidakadilan hukum yang selalu menimpa dan mendera rakyat jelata. Menyambut datangnya tahun baru juga merupakan momen penting untuk merajut kembali ikatan kebersamaan masyarakat yang kian memudar. Tidak kalah pentingnya dalam perayaan kali ini, saatnya merenung sejenak atas berbagai hal yang selama ini menjadi persoalan diri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Karena yang demikian justru semakin memperkuat entitas solidaritas dan sikap empati. Jika hal ini mampu terealisasi dalam setiap perayaan menyambut datangnya tahun baru tentu jauh lebih bermakna. Namun, pemaknaan ulang ini hendaknya tidak berhenti pada sebatas refleksi, namun juga tercermin dalam tindakan-tindakan nyata. Solidaritas, rasa saling menghargai, menghormati, menyayangi dan saling membantu antara sesama ataupun antar kelompok sosial merupakan ekspresi yang harus terwujud dalam perayaan menyambut tahun baru. Dengan demikian perayaan tahun baru bukan lagi sekadar selebrasi hedonis dan kultur binal yang jauh dari kepentingan masyarakat. Untuk tujuan itu, selayaknya setiap diri, orangtua, guru, tokoh agama, pemimpin negara, instropeksi dan mau berbenah menyongsong masa depan yang lebih baik. Merekalah yang menjadi teladan terdepan di dalam melawan badai hedonisme yang kian masif melahap generasi muda kita. Mengingat hal tersebut, sekolah yang merupakan bagian dari tempat pembudayaan nilai dan pembentukan karakter generasi muda, diharapkan dapat memberikan kesempatan dan melatih kepedulian mereka melalui aksi bakti sosial, doa bersama, penggalangan dana untuk korban bencana, lomba menulis esai terkait persoalan-persoalan di atas atau lomba drama yang mengkisahkan pelanggaran atas hak-hak dasar rakyat kecil dan lain sebagainya.q – k *)Penulis, Guru SDIT Salsabila Banguntapan Bantul.

PENDAPAT GURU ; Mengelola Kecemasan Jelang Ujian Nasional

PENDAPAT GURU ; Mengelola Kecemasan Jelang Ujian Nasional
18/01/2012 03:00:02 ESKALASI kecemasan orangtua siswa dan guru semakin terasa semenjak dikeluarkannya kisi-kisi terbaru Ujian Nasional ( UN) 2012 oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di penghujung tahun 2011 lalu. Bahkan yang cukup mengejutkan, ketika mencermati kisi-kisi UN tersebut banyak perbedaan dengan kisi-kisi UN tahun sebelumnya. Ada fenomena bersambung yang menarik jika mencermati pasca dikeluarkannya kisi-kisi terbaru UN 2012. Yaitu orangtua siswa dan guru, bahkan kepala sekolah, dengan jeli dan intensif menghunting buku-buku latihan UN yang sesuai dengan kisi-kisi itu. Memang, telah banyak industri buku yang menerbitkan buku-buku latihan UN, namun mengingat kisi-kisi UN tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, tentu menjadi alasan tersendiri bagi orang tuasiswa, guru dan kepala sekolah untuk segera mencari buku-buku latihan UN yang benar-benar sesuai. Hal demikian juga nampak dirasakan di tingkat pengawas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Meskipun waktu pelaksanaan UN kurang lebih sekitar tiga bulan lagi, tetapi fenomena kecemasan massal tersebut semakin mendorong para pengambil kebijakan, terutama kepala sekolah untuk segera mempersiapkan UN secara matang. Bahkan, tak jarang menugaskan para guru untuk ikut bedah kisi-kisi atau menginstruksikan untuk memperbanyak melakukan dan mengikutkan try out UN bagi siswanya. Perilaku demikian bukan tanpa sebab, tetapi jelas hal ini terjadi karena adanya harapan yang kuat demi keberhasilan mengikuti UN tahun ini. Namun dalam kenyataan, balutan kecemasan jauh lebih kuat menghinggapi para orangtua, guru maupun kepala sekolah. Kecemasan merupakan situasi kemanusiaan yang wajar. Namun, cemas secara berlebih atau hingga mengalami kehampaan (blank), stres, bingung sangat merugikan kita semua. Kecemasan (anxiety) merupakan salah satu masalah yang banyak dipelajari, diteliti dan dibahas dalam psikologi. Cemas diartikan sebagai ketakutan terhadap hal-hal yang belum pasti. Perasaan cemas biasanya muncul bila seseorang berada dalam suatu keadaan yang diduga akan merugikan, berdampak buruk dan mengancam diri mereka, kelompok mereka, di mana mereka merasa tidak berdaya menghadapinya. Sebenarnya, apa yang dicemaskan itu belum tentu terjadi. Dengan demikian, rasa cemas itu sebenarnya ketakutan yang cenderung diciptakan sendiri. Hampir terhadap segala hal, seorang pencemas selalu khawatir dan merasa takut, termasuk di dalam menghadapi UN yang akan diikuti putra-putrinya sekali pun. Akibatnya, siapa pun yang mengalami kecemasan seringkali kehilangan minat dan inisiatif, bahkan bisa mendorong mereka berperilaku acuh tak acuh (permisif) hingga kehilangan motivasi dan kepercayaan diri. Dampak yang paling fatal terkait masalah tersebut adalah menghilangkan kondusivitas dan kesiapan mental putra-putri kita saat menghadapi UN. Besar harapan, dengan mengelola kecemasan serta memilih buku-buku latihan yang sesuai kisi-kisi UN 2012 menjadi potensi untuk membekali putra-putri kita di dalam mengadapi UN. Khususnya, membekali kesiapan mental dan penguasaan materi untuk menyelesaikan serangkaian ujian kelulusan, bukan hanya sekadar UN. Hal ini sangat berarti karena menyangkut kelangsungan belajar dan pendidikan putra-putri kita. Untuk itu, memahami secara benar, akibat dari fenomena munculnya rasa cemas dan adanya perubahan kisi-kisi secara wajar dan proaktif serta diikuti upaya latihan dan bimbingan serta memilih buku-buku UN yang benar-benar sesuai dengan kisi-kisi terbaru merupakan langkah awal untuk membawa potensi putra-putri kita menjadi lebih optimal. Selanjutnya, dukungan keyakinan penuh dari orangtua, keluarga, guru, sekolah dan pemangku kebijakan terkait yang didasari dengan menyatunya harapan, usaha dan doa, sangat berarti tanpa harus dihantui rasa cemas atau pun rasa takut yang berlebih di dalam mendampingi putra-putri kita menghadapi UN. q – c *) Pandi Kuswoyo, Guru dan menjabat Bidang Penjamin Mutu di SDIT Salsabila Banguntapan

PENDAPAT GURU ; Puasa, Kesabaran dan Peningkatan Soft Skill

PENDAPAT GURU ; Puasa, Kesabaran dan Peningkatan Soft Skill

OLEH: Pandi Kuswoyo

SALAH satu semangat yang melatari pemunculan Undang Undang Guru adalah upaya perlindungan profesi guru berkait dengan urusan kompetensi guru. Sepanjang pengalamam penulis menjadi guru, ada kecenderungan siapa pun jika membincangkan kompetensi selalu menempatkan berseberangan dengan nilai-nilai kesabaran, keikhlasan dan pengendalian diri. Inilah yang dimaksud dengan kompetensi soft skill guru.
Cara memandang demikian, yakni mendikotomi antara soft skill guru dengan kompetensi akan membawa penilaian, bahwa yang berkaitan dengan kesabaran, keikhlasan dan pengendalian diri itu sifatnya suci, mulia atau berkaitan dengan pahala surgawi semata. Sementara itu, kompetensi tanpa melibatkan soft skill pun dianggap cukup dan lebih memiliki proyeksi finansial.
Akhir-akhir ini banyak berkembang sebuah stereotipe, dikotomisasi antara kepentingan tugas mengajar dan nilai-nilai kesabaran, keikhlasan dan pengendalian diri. Guru yang memilih keberhasilan di jalan peningkatan kinerja atau pemenuhan tugas mengajar cenderung berpikir, keberhasilan mengajar berbijak pada aspek pemenuhan administratif kedinasan. Akhirnya, mereka berlomba dalam perebutan kuota sertifikasi dan promosi kenaikan pangkat, tanpa harus memperhatikan kompetensi soft skill dalam prosesnya.
Sementara itu, dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
Sebagai pembanding, dari National Board for Professional Teaching Skill (2002) telah merumuskan standar kompetensi guru di Amerika, yang menjadi dasar bagi guru untuk mendapatkan sertifikasi guru.
Tulisan ini tidak bermaksud membicarakan akar perbedaan orientasi rumusan kompetensi tersebut. Tapi jelas, segala-nya itu bermula dari sikap ikhlas, sabar dan pengendalian diri di dalam mengemban tugas dan menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar kode etik guru.
Dalam kaitannya dengan topik tulisan ini, peningkatan soft skill, menjadi tugas penting bagi seorang guru di dalam mengemban tugas. Momen puasa Ramadan tentunya menjadi madrasah yang tepat untuk meningkatkan kualitas soft skill guru secara komprehensif.
Karena puasa, pada akhirnya, bertujuan melahirkan manusia-manusia yang secara rohani telah tercerahkan. Mereka yang telah tercerahkan itu akan mampu melihat tugas, amanah dan kewajiban dengan perasaan optimis, lebih tawakal dan percaya kepada kasih Tuhan serta lebih memiliki kesabaran dan keikhlasan dalam melakukan perubahan dan inovasi pembelajaran.
Dengan begitu, puasa memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kompetensi dan martabat kita, baik di hadapan diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, murid/anak didik maupun di hadapan Allah SWT. Dengan menjalankan puasa tidak hanya keempat kompetensi yang meningkat, yakni pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Namun lebih dari itu, kekuatan niat, kesabaran, keikhlasan dan pengendalian diri yang menjadi bagian dari substansi puasa juga menjadi meningkat pula.
Semoga puasa kita tahun ini bisa mengantarkan kita sebagai guru atau pun orangtua yang memiliki kualitas ketakwaan yang tinggi serta memiliki niat dan ke-ikhlasan yang kuat untuk mencetak generasi yang kuat akidahnya, benar ibadahnya dan mulia budi pekertinya. q – o
*) Penulis, Guru SDIT Salsabila Banguntapan Bantul

Silaturahmi Politik di Istana

Silaturahmi Politik di Istana

  • Oleh Pandi Kuswoyo

Pada awal kemerdekaan silaturahmi politik sebagai ajang konsolidasi politik.
Dewasa ini, silaturahmi politik lebih terkait dengan kepentingan individu atau golongan demi menuju kursi di Istana.

Hari raya Idul Fitri 1430 H telah menyapa kita. Momen itu hampir bersamaan dengan berakhirnya masa pemerintahan SBY-Kalla pada 20 Oktober. Hal itu sekadar diingat kembali bahwa kendali pemerintahan masih dipegang SBY dengan pasangan baru Boediono. Maka menjadi suatu kewajaran bagi para politikus lama maupun baru mulai menebar pesona diri demi meraih simpati.

Lebaran tahun ini tentu saja menjadi momen yang sangat tepat untuk bersilaturahmi ke Istana RI. Tentu sah-sah saja bagi para politikus untuk menuju Istana dengan dalih bersilaturahmi karena hal ini sudah menjadi bagian dari tradisi politik. Sebagai ajang kontestasi, silaturahmi seolah menjadi wajib, sehingga berbagai cara pun diupayakan dan dirancang oleh para politikus agar bisa bertemu langsung dengan orang nomor satu di negeri ini.

Lebaran tahun ini menjadi ruang kontestasi para peminang kursi kabinet periode 2009-2014 paling massif karena pasangan SBY-Boediono jauh hari telah melakukan trial and error, bahkan sebelum KPU menyatakan sebagai pemenang sebagaimana diberitakan berbagai media.

Banyak wajah-wajah baru masuk bursa kabinet SBY-Boediono. Sebut saja munculnya nama Djoko Suyanto (mantan panglima TNI), Joyo Winoto (Kepala Bandan Pertahanan Nasional, Soetanto (Mantan Kapolri), Tifatul Sembiring (Presiden PKS), Andi Mallarangeng (Juru Bicara Presiden), Darwin Z Saleh (Ketua Bidang Ekonomi Partai Demokrat), dan nama-nama yang lain. Para politikus yang semula diorbitkan pun menjadi enggan pulang ke kampung halamannya karena demi menyelamatkan kepentingan pribadi.

Bersilaturrahmi yang semula lebih dimaksudkan agar masyarakat biasa bisa bersilaturahmi ke Istana sepertinya terancam hilang makna karena harus dipadati oleh antrean para politikus yang berbondong-bondong menuju ke Istana.

Kendaraan Mudik

Silaturahmi politik bukan hanya menjadi ajang kontestasi para politikus dewasa ini. Hal itu juga dijadikan kendaraan mudik menuju ke Istana. Dalam perkembangannya hal ini terkait erat dengan momen politik yang sedang berlangsung. Pada awal kemerdekaan silaturahmi politik sebagai ajang konsolidasi politik. Dewasa ini, silaturahmi politik lebih terkait dengan kepentingan individu atau golongan demi menuju kursi di Istana.

Silaturahmi sebagai kendaraan mudik menjadi pilihan yang disukai, selain pelayanannya menjanjikan, lebih murah, nyaman, juga jauh dari kebisingan para pedagang asongan. Mungkin hal itu yang menjadikan para politikus menggunakan jasa silaturahmi sebagai kendaraan mudik menuju kampung Istana.

Tentu semangat silaturahmi semacam ini bukan menjadi tujuan open house. Namun semua itu kembali lagi pada nurani sang pemimpin negeri ini. Dan tentunya masyarakat luas mengharapkan open house  yang diselenggarakan oleh presiden untuk diri mereka bukan untuk kepentingan para politikus semata. Dengan begitu akan kembali pada makna yang hakiki, yaitu saling memaafkan dan kembali fitri (suci). Dengan demikian diharapkan para pemimpin menjadi lebih peka dan peduli terhadap suara hati rakyatnya.

Politikus Lama

Sebuah pilihan yang sulit dan dilematis untuk menentukan mudik ke kampung halaman atau kembali lagi ke kampung Istana. Sebuah pilihan yang sarat dengan nuansa kompetisi dan prestise. Meninggalkan hal itu berarti harus siap kalah dan pulang ke kampung halaman yang sesungguhnya.

Pilihan pertama sangat identik dengan esensi silaturahmi. Sedangkan pilihan kedua identik dengan nuansa saling menjatuhkan. Silaturahmi sesungguhnya mengajarkan bagaimana kita rela dan berlapang dada untuk saling memaafkan. Terutama minta maaf kepada rakyat, kerabat, dan tetangga. Jika pulang ke kampung halaman menjadi pilihan para politikus tentunya inilah sikap kembali pada yang fitri.

Di kampung halaman yang sesungguhnya para politikus bisa merasakan derita tetangga khususnya dan rakyat luas. Derita rakyat yang selama ini tidak pernah dirasakan saat berada di kampung Istana bisa menjadi bahan renungan untuk pengabdian yang sesungguhnya.

Tidak terbayangkan bilamana tempat-tempat ibadah, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah,  menjadi tujuan pengabdian para politikus. Tentunya pengabdian mereka menjadi lebih berarti. Bukan sekadar karena faktor finansial, namun kapasitas mereka yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Jika hal ini yang terjadi nasib bangsa ini ke depan akan lebih baik dan memiliki daya saing yang kuat karena bermula dari bawah (baca: Kampung halaman).

Rendahnya Tradisi

Momentum lebaran seharusnya tidak hanya dimanfaatkan sebagai silaturahmi politik. Bukan pula untuk kendaraan mudik menuju kampung Istana. Namun dimanfaatkan untuk membangun tradisi saling memaafkan dan merefleksikan  persoalan-persoalan yang dialami rakyat.

Kemudian merancang langkah untuk menyelesaikan, bukan untuk menentukan calon pengisi kursi kabinet.

Tentu saja persoalan ini tidak lepas dari suasana hati yang siap untuk meminta maaf dan memaafkan. Rendahnya kesadaran untuk meminta maaf masih menjadi kepentingan para politikus negeri ini.

Demikian pula, belum terciptanya budaya saling memaafkan di kalangan para elite politik memiliki kontribusi besar untuk saling menjatuhkan lawan politik. Hal demikian  hendaknya dihindari demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Momentum lebaran saatnya saling bersilaturahmi, bermaafan, duduk bersama, saling berbagi, dan bergandengan tangan untuk memikirkan segala persoalan bangsa. Inilah makna silaturahmi yang jauh lebih berarti dari pada silaturahmi untuk menuju kursi di istana. (80)

—Pandi Kuswoyo, mahasiswa pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ideologi Terorisme Ancaman Runtuhnya Proses Demokrasi

Ideologi Terorisme Ancaman Runtuhnya Proses Demokrasi

Oleh Pandi Kuswoyo
Hampir semua negara di dunia menjadikan tanggal 30 Agustus lalu sebagai hari untuk mereka yang dihilangkan secara paksa. Peringatan tersebut juga dikenal sebagai peringatan International Day of Disappeared yaitu Hari Orang Hilang Sedunia. Penghilangan secara paksa merupakan fenomena umum di dunia, terutama di negara yang belum menegakkan demokrasi. Tegaknya demokrasi menjadi simbol keberhasilan negara melindungi hak-hak dasar rakyatnya. Sementara simbol runtuhnya demokrasi ditandai dengan tidak adanya niat negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak dasar manusia secara serius dan tuntas.

Sekadar mengingatkan kembali lembaran kelam yang terlupakan negeri ini masih memiliki utang untuk menegakkan keadilan bagi para korban penghilangan paksa. Begitu pula, terhadap para korban pengeboman. Mereka juga merupakan korban penghilangan secara paksa yang dilakukan oleh jaringan terorisme. Ini merupakan puncak kekerasan kemanusiaan di abad ini — sekaligus ancaman masa depan proses demokratisasi.

Fakta sejarah, praktik penghilangan secara paksa terjadi sejak Perang Dunia II semasa rezim Nazi. Namun komunitas dunia baru menyadari penghilangan paksa merupakan pelanggaran HAM terkeji setelah menjadi suatu modus represif secara masif di Amerika Latin; Argentina, Cili, Brazil, El Salvador, Guatemala, dan Uruguay pada tahun 1970-an.

Praktik ini kemudian merambah ke Asia, misalnya di Sri Lanka, Filipina, Thailand, India, RRC, Korea Selatan, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, praktik penghilangan secara paksa tumbuh subur di awal berkuasanya rezim Orde Baru.

Praktik ini terus terjadi sepanjang pemerintahan Orde Baru, pada kasus Tanjung Priok, Talangsari, Lampung, Timor Timur, dan di sepanjang periode operasi militer di Aceh dan Papua. Puncaknya, penghilangan secara paksa terhadap para aktivis mahasiswa pro-demokrasi pada tahun 1998.

Memoriam kesedihan masih begitu kuat menggelayuti korban selamat dan keluarga korban yang ditinggalkan. Apa yang mereka alami merupakan akibat langsung dari sistem politik yang sangat tidak beradab, yang hanya tahu menggunakan bedil dan senjata dalam memelihara kekuasaan saat itu.

Bagaikan pungguk merindukan bulan para korban dan keluarga korban menanti keadilan dari penguasa negeri ini. Sayangnya, meski terdapat indikasi dan bukti yang kuat, kasus penghilangan secara paksa — terutama bagi mereka yang belum kembali — ini belum bisa ditindaklanjuti secara hukum dan pelakunya masih melenggang bebas.Tidak adanya pertanggungjawaban negara yang memadai membuat praktik penghilangan secara paksa terus berevolusi dengan berbagai modus baru.

Dalam perkembangannya, praktik penghilangan paksa mengalami perluasan makna dan praktik. Di Indonesia, penghilangan paksa terhadap eksistensi hidup oleh aparatur negara bergeser menjadi penghilangan ideologi oleh seseorang atau kelompok tertentu.

Terkait dengan hal ini, demokrasi di Indonesia secara substansial belum menjanjikan harapan bagi kepentingan mayoritas. Kenyataan ini dapat dilihat secara gamblang pada kasus hilangnya Dani Dwi Permana dari keluarganya. Anak yang baru berumur belasan tahun menjadi korban penghilangan paksa oleh jaringan terorisme dan dinyatakan secara yuridis sebagai pelaku pengeboman di Hotel JW Marriott.

Fakta ini menunjukkan bahwa proses demokratisasi di Indonesia tidak merelevansikan antara hak dasar rakyat dengan struktur hukum yang ada di dalamnya. Akibatnya, kepemimpinan pemerintahan menjadi tidak stabil.

Pengalaman ini makin menegaskan perlunya dukungan penegakan hak asasi manusia dalam praktik berdemokrasi serta perlawanan terhadap ideologi sesat terorisme. Di sini terlihat jelas bagaimana proses demokratisasi di Indonesia berlawanan dengan hakikat demokrasi sebagai landasan pemikiran negara. Ideologi terorisme telah mencabik-cabik proses demokratisasi tersebut. Akhirnya, langkah untuk melenyapkan praktik penghilangan secara paksa oleh jaringan terorisme menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Metamorfosis

Seiring dewasanya proses demokrasi di negeri ini mensinyalir makin menurunnya praktik penghilangan secara paksa oleh aparatur negara. Namun pada esensinya praktik tersebut masih terjadi dengan bentuk dan modus yang berbeda.

Ketidakpedulian negara dalam menyelesaikan kasus ini secara hukum berujung pada penjelmaan praktik penghilangan paksa dengan modus operandi baru. Berbagai modus pun bermunculan, mulai dari penghilangan hak pilih, hak untuk berpolitik, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkarya, hak untuk hidup layak, hak untuk memperoleh pendidikan hingga pada persoalan yang santer dibicarakan yaitu penghilangan ideologi oleh jaringan terorisme.

Fakta menunjukkan bahwa para suicide bomber (pelaku bom bunuh diri) adalah korban dari penghilangan paksa yang dilakukan oleh jaringan terorisme. Mereka dipaksa untuk meyakini bahkan diperintah mengaplikasikan dalam rangka mengultuskan gerakan mereka sebagai bentuk ”perang suci”. Mereka juga menjanjikan sekeping tanah surga bagi para pelaku bom bunuh diri.

Jelas hal ini termasuk tindak kekerasan hak asasi manusia sekaligus penistaan terhadap nilai-nilai luhur agama. Sedangkan negara menjamin bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam berkeyakinan secara benar dan legal.

Untuk itu peran negara melalui penjaminan hukum terhadap warganya tidak hanya berkutat pada dataran teoretis saja, namun diharapkan menyentuh pada aspek realitas yang terjadi. Karena praktik penghilangan secara paksa saat sekarang ini lebih bervariasi dan profesional.

Terorganisasi

Modus operandi kelompok terorisme menghilangkan secara paksa para calon pelaku bom bunuh diri merupakan pelanggaran HAM terkeji di abad ini. Selain penghilangan nyawa orang lain juga melakukan perusakan serta menyisakan trauma psikologis berkepanjangan. Mereka melakukan ini secara terorganisasi mulai dari pendanaan, pembagian tugas, pemetaan wilayah target operasi hingga pada proses perekrutan calon korban.

Kejahatan yang terorganisasi ini sangat berbahaya bukan semata-mata ideologinya, akan tetapi karena penanganannya dilakukan secara profesional.

Kredibilitas pemerintah dipertaruhkan dalam kasus ini. Ketika pemerintah gagal mengungkap kebenaran dan keadilan, tidak mustahil pemerintah juga akan menjadi korban berikutnya.

Untuk itu, penanganan secara lebih profesional menjadi keharusan pemerintah. Pemerintah juga harus memiliki mekanisme payung hukum yang kuat guna menjerat dan melenyapkan jaringan terorisme.

Pengabaian terhadap penyelesaian kasus ini akan berdampak buruk bagi proses demokrasi. Karena makin runtuhnya proses demokrasi berarti perlindungan hak asasi manusia akan makin terabaikan.

Proses demokrasi akan menjadi tegak jika pemerintah mengawal secara jujur, adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Komitmen bersama untuk menegakkan keadilan harus segera diwujudkan. Karena persoalan penghilangan paksa modus baru ini bukan sekadar persoalan korban dan keluarga korban, tetapi juga persoalan setiap umat manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Masyarakat juga harus turut menghakimi secara moral bahwa kasus penghilangan paksa oleh ideologis terorisme merupakan pelangggaran hak asasi manusia yang sangat kejam. Harapannya, opini publik akan meruncing dan mendorong pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menuntaskan kasus terorisme.

Hal itu juga bertujuan agar masyarakat sadar bahwa proses demokrasi tidak sepenuhnya bebas dari campur tangan rakyat. Apabila bukan ini yang diinginkan rakyat Indonesia, boleh jadi proses demokrasi di Indonesia telah runtuh dan mati. Akhirnya, realitas proses demokrasi di Indonesia secara umum belum berjalan di atas logika demokrasi sebagai landasan pemikiran negara.

Penulis, mahasiswa Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Inklusivitas Pemerintah di Hari Aksara

Oleh Pandi Kuswoyo

Inklusivitas Pemerintah di Hari Aksara Menurut Mendiknas, sampai akhir tahun 2009 ini ditargetkan angka buta aksara di Indonesia bisa mencapai angka di bawah 5% dari angka sebelumnya 6,21%. Atau menyisakan sekitar 11,4 juta penduduk Indonesia yang masih buta aksara. Dari sini terlihat adanya inklusivitas pemerintah dalam mempolitisasi gerakan memberantas buta aksara dalam konteks diskursus politik.
Inklusivitas Pemerintah di Hari Aksara
Oleh Pandi Kuswoyo
Menjelang purnatugasnya pemerintahan SBY-JK, bangsa ini diingatkan kembali akan proyeksi pendidikan ke depan. Hari Aksara Internasional yang menjadi tonggak sejarah bangkitnya peradaban akan diperingati bangsa ini, yang direncanakan bertempat di Provinsi Banten. Akankah momentum ini menjadi refleksi pemerintahan SBY selanjutnya? Atau sebatas menjadi ajang inklusivitas pemerintah saja? Hari Aksara Internasional lahir 44 tahun yang lalu di tengah kenyataan pahit bahwa 40% dari penduduk dunia yang telah dewasa ternyata buta aksara. Dari Kongres Menteri-menteri Pendidikan Sedunia di Teheran, dicetuskan resolusi untuk melaksanakan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Kongres juga mengusulkan kepada Sidang Umum UNESCO untuk menjadikan 8 September sebagai Hari Aksara Internasional, yang kemudian menganjurkan diperingati setiap tahun oleh semua negara anggotanya, termasuk Indonesia.
Pada masa rezim Orde Baru peringatan Hari Aksara Internasional ditandai dengan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Huruf dan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Faktor utama yang menjadi penyebab tingginya angka buta aksara saat itu adalah faktor ekonomi dan rendahnya budaya membaca.
Pada masa pemerintahan berikutnya, tepatnya pemerintahan Ibu Megawati Soekarnoputri lahirlah sebuah gerakan yang dinamai dengan Gerakan Membaca Nasional. Ibu Megawati sendiri mengimbau agar generasi bangsa ini meluangkan waktu barang satu jam sehari untuk membaca buku, serta memupuk tradisi baca tulis secara sistematik.
Selain itu pemerintahan Megawati juga ditengarai melakukan usaha mendorong pendidikan nonformal dalam partisipasinya memberantas buta aksara. Langkah ini dipilih pemerintah karena memberantas buta aksara sama halnya memberantas kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.
Berbeda dengan tradisi sebelumnya, peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-43 tingkat Nasional tahun 2008 yang diselenggarakan di Denpasar, Bali. Peringatan HAI dihadiri Menteri Pendidikan Nasional RI Prof. Bambang Sudibyo beserta Ibu dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta Swasono.
Pada peringatan tersebut Mendiknas menyerahkan penghargaan anugerah aksara kepada tiga gubernur, delapan wali kota dan 38 bupati yang telah berprestasi dalam menyukseskan program pemberantasan buta aksara dan penghargaan untuk pemenang lomba menulis tentang keaksaraan kepada enam tutor pendidikan keaksaraan dan enam wartawan. Selain itu, Mendiknas juga menyerahkan penghargaan kepada tokoh dan lembaga pendidikan formal dan informal yang berprestasi di bidang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu kepada 4 bupati/wali kota, 3 forum PAUD kabupaten/kota, 3 Himpaudi kabupaten/kota, 4 organisasi wanita/PKK kabupaten/kota dan 3 tokoh masyarakat.
Adapun slogan yang digaungkan pun tidak kalah menarik sebagaimana iklan sekolah gratis yang sempat menyita perhatian publik, yaitu Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara. Sebuah gerakan yang lebih bersifat akseleratif-kuantitatif dalam upaya pemberantasan buta aksara.
Diskursus Politik
Menurut Mendiknas, sampai akhir tahun 2009 ini ditargetkan angka buta aksara di Indonesia bisa mencapai angka di bawah 5% dari angka sebelumnya 6,21%. Atau menyisakan sekitar 11,4 juta penduduk Indonesia yang masih buta aksara.
Dari sini terlihat adanya inklusivitas pemerintah dalam mempolitisasi gerakan memberantas buta aksara dalam konteks diskursus politik. Tradisi memperingati Hari Aksara Internasional kemudian berkembang sebagai sarana unjuk pencapaian prestasi. Namun nilai-nilai yang termuat jauh dari kepentingan bangsa.
Harapannya, nilai-nilai tersebut tidak hanya untuk orang-orang yang berpengaruh saja, namun juga bagi orang yang secara langsung mengajarkan membaca. Inilah nilai-nilai tertinggi yang harus diraih oleh suatu bangsa dalam membangun peradaban yang lebih maju. Spirit inilah yang seharusnya hadir dalam setiap event peringatan Hari Aksara Internasional. Karena persoalan buta aksara itu sangat kompleks, bergayut berkelindan dengan persoalan-persoalan kehidupan yang lain. Maka pemerintah harus pandai-pandai ”membaca” apa yang menjadi esensi dari program pengentasan buta aksara.
Demikian halnya pencapaian prestasi harus berkolerasi dengan meningkatnya taraf hidup rakyat dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam UUD 1945, itulah makna yang sesungguhnya. Perlawanan terhadap kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan menjadi prioritas yang terkait erat di dalam memberantas buta aksara.
Sejenak di momentum peringatan Hari Aksara Internasional yang jatuh pada tanggal 8 September 2009 ini, pemerintah kiranya mau merefleksikan bagaimana amanah para pendiri bangsa (faunding father) ini bisa terwujud.
Peringatan Hari Aksara Internasional sesungguhnya membidik wilayah diskursus politik dan sejarah. Dengan harapan memperoleh sintesis kemanfaatan. Inilah khazanah peradaban yang harus dipelihara keberadaannya. Dalam konteks Indonesia mendatang bahwa inklusivitas pemerintah tidak lagi berkutat pada klaim prestasi atau keberhasilan, melainkan sejauh mana pemerintah itu included pada komitmen solidaritas yang diwariskan oleh para pendiri bangsa ini.
Penulis, mahasiswa Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

* Tradisi memperingati Hari Aksara Internasional berkembang sebagai sarana unjuk pencapaian prestasi.

* Nilai-nilai tertinggi dan spirit yang harus diraih oleh suatu bangsa dalam membangun peradaban yang lebih maju seharusnya hadir dalam setiap event peringatan Hari Aksara Internasional.

* Pemerintah harus pandai-pandai ”membaca” apa yang menjadi esensi dari program pengentasan buta aksara.

Kakao dan Kapuk Simbol Keadilan

WACANA

15 Desember 2009
Kakao dan Kapuk Simbol Keadilan

  • Oleh Pandi Kuswoyo

Empati publik semata-mata bukan karena dia mencuri barang senilai hanya ribuan rupiah melainkan lebih pada rasa keadilan yang dengan mudah diperjualbelikan

NIATAN nenek Minah untuk menanam kakao sebagai bagian dari naluri orang kecil dalam memenuhi kebutuhan perut berbuah petaka. Kakao senilai tidak lebih dari Rp 2 ribu yang dipetiknya dari perkebunan PT Rumpun Sari Antan justru berbuah tuntutan hukuman penjara. Upaya hukum yang ditempuh pihak perkebunan bisa menyidangkan nenek itu  dan menjatuhkan ancaman kurungan 1 bulan dengan masa percobaan 15 hari.

Kasus ini berawal dari perbuatan Minah (55) warga Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, ketahuan memetik 3 biji kakao yang rencananya akan dijadikan bibit (ditanam kembali). Namun di luar dugaan apa yang dilakukan tersebut menyeretnya ke meja hijau.

Kasus serupa juga menimpa Manisih (40), Juwono (16), Rusnoto (14), dan Sri Suratmi (25), semuanya warga Dusun Secentong Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

Kasus pada 2 November lalu ini berawal dari Manisih dan dua anaknya serta Sri Suratmi ngasak (memungut sisa) kapuk randu yang jatuh ke tanah dari sisa panen di perkebunan milik PT Segayung. Dengan alasan melakukan tindak pencurian mereka dilaporkan ke Polres Batang. Akhirnya mereka mendekam di rumah tahanan Rowobelang karena dituduh telah mencuri dua kilogram kapuk senilai kurang lebih Rp 4 ribu.

Ada beberapa hal yang menarik untuk kita cermati. Pertama, kasus ini sama-sama menimpa wong cilik (rakyat kecil), dalam pendekatan kausalitas memang akibat yang terjadi tidak jauh dari sebab yang diperbuat oleh mereka. Jika memang secara yuridis perbuatan mereka terbukti melanggar hukum sudah pastinya kesalahan seberapa pun besar kecilnya tetap harus ditindak secara hukum.

Alasan ini tentunya disepakati oleh siapapun yang mencintai dan menegakan keadilan, tetapi persoalannya menjadi berbeda ketika para koruptor alias maling uang rakyat dan negara yang bermiliar-miliar bahkan triliunan bebas berkeliaran tanpa penyelesaian yang jelas.

Di sini empati publik semata-mata bukan karena perbuatan pencuriannya yang hanya bernilai ribuan rupiah melainkan  lebih pada rasa keadilan yang dengan mudahnya diperjualbelikan.

Bagi nenek Minah peristiwa yang menimpanya mungkin dianggap sebagai musibah, yang tentunya berbuah hikmah untuk dirinya. Hal ini juga yang mungkin dirasakan oleh Sri Suratmi dan Manisih sekeluarga. Tetapi bagi para koruptor jika hal yang sama terjadi, semata-mata hanya berkurangnya hasil uang korupsi karena untuk membayar pengacara dan keesokan harinya sudah bisa tergantikan lagi. Adanya discrepancy (kesenjangan) keadilan inilah yang membuat banyak hati rakyat terluka dan bertanya kemanakah keadilan itu?.

Bertingkat-tingkat

Kedua, nilai nominal barang yang dicuri sama-sama kecil, memang ini bukan berarti menjadi alasan bebas dari jeratan hukuman. Tetapi lebih memiliki makna simbolis bahwa kebutuhan manusia pada dasarnya bertingkat-tingkat, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Kebutuhan pada tingkatan yang lebih tinggi tidak mungkin timbul sebelum kebutuhan yang lebih mendasar terpenuhi (Abraham H. Maslow:1964).

Dalam konteks kasus pencurian kakao dan kapuk, mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar mereka adalah baru sebatas untuk urusan perut. Mereka tidak akan memikirkan kebutuhan lainnya sebelum kebutuhan dasar terpenuhi. Hal inilah yang dikenal dengan istilah motif (dorongan) atau dalam istilah hukum dimaknai sebagai alasan atau dasar terhadap perbuatan yang dilakukan.

Dalam pembelaan yang disampaikan secara langsung, nenek Minah meminta agar hakim tidak menghukumnya. ”Saya mencuri biji kakao untuk ditanam kembali, saya mohon pada Pak hakim agar saya dibebaskan,î tukasnya. Jelas sekali motif tersebut disampaikan secara jujur dan gamblang tanpa rekayasa. Namun berbeda dari apa yang selama ini kita saksikan pada proses hukum para koruptor yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi perkara.

Selain sebagai simbol strata sosial ekonomi, peristiwa tersebut bisa menjadi inspirasi bagi para penegak hukum untuk tetap menegakkan kebenaran dan keadilan, meskipun kebenarannya terasa pahit.

Makna lain yang dapat ditangkap adalah bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu, sebesar dan sekecil apapun, oleh siapapun, baik dari kalangan wong cilik hingga presiden sekalipun, jika memang melanggar hukum harus ditindak dengan seadil-adilnya.

Kesadaran ini menjadi penting untuk direfleksikan karena kondisi lembaga hukum negeri ini sedang labil dan oleng, maka menghadirkan semangat moral Indonesia bersih dari koruptor dan gerakan reformasi di tubuh lembaga hukum tidak boleh lepas dari kawalan seluruh elemen bangsa.

Karena sudah demikian sering kita saksikan rakyat kecil yang dilukai oleh negara lewat lembaga peradilan, munculnya kasus-kasus hukum lain yang serupa semakin mengukuhkan bahwa kebutuhan utama rakyat adalah komitmen moral dan etika sosial di dalam menegakkan sendi-sendi hukum yang berkeadilan.

Perlakuan semena-mena, culas, dan bejat yang dilakukan oleh para markus (makelar kasus), pemodal besar, ataupun pejabat negara yang berkuasa, terbukti telah membuat rakyat kecil teralienasi dari rasa keadilan. Mereka tergiring untuk menerima takdir sebagai segmen sosial yang dikalahkan (losser society).

Dengan demikian, Penegakan keadilan bukan hanya semata-mata perbuatan lembaga peradilan yang didasari niat baik namun mengekpresikan aksi moral secara kolektif berdasarkan tujuan universal sesuai yang dinyatakan dalam Pancasila dan UUD 1945 sejalan dengan asas positif kehidupan. Karena itulah kemungkinan terciptanya etika global dan solidaritas moral sungguh terbuka dalam kesatuan aksi  Indonesia bersih, berkeadilan, dan bermoral.

Belajar dari kasus ini bahwa pemecahan persoalan hukum bukan hanya adanya pemerintahan yang kuat dan kabinet yang profesional, melainkan yang lebih penting adalah mengusahakan jalan keluar bagi persoalan rakyat dan solidaritas moral yang kuat untuk menegakkan keadilan.(10)

— Pandi Kuswoyo, mahasiswa pascasarjana psikologi pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Buku: Sekolah Bukan Pasar

“SEKOLAH ladang potensial mendulang keuntungan.” Betapa tidak, mekanisme pasar lebih mendominasi irama sekolah sepanjang tahun ajaran berlangsung. Bahkan, dikatakan sekolah tidak beda dengan suasana pasar tradisional. Semua bentuk transaksi pelaku pasar terjadi di sekolah, mulai jual beli ijazah, tawar-menawar biaya sumbangan, promosi bagi anak pejabat dan konglomerat, hingga hitung-hitungan untung untuk satu kursi belajar.

Pejabat Departemen Pendidikan, kepala sekolah, guru lebih mengambil peran sebagai pedagang, calo, makelar, belantik, rentenir daripada sebagai agen pemberi kebijakan, pemberi kecerdasan manusiawi, pelatih kedewasaan. Mereka malah menjadi agen kebohongan dan ideologi yang harus disebarluaskan oleh birokrat pemegang keputusan yang notabene adalah atasan guru. Pada gilirannya sekolah menjadi pasar paling potensial untuk dimasuki lewat birokrasi urusan pendidikan (hal 5).

Budaya semacam ini sudah saatnya ditinggalkan. Sekolah sudah saatnya dibebaskan dari suasana bisnis yang dilakukan siapa pun terlebih oleh birokrat pendidikan nasional, kepala sekolah, atau guru, dengan dalih apa pun. Karena menjadikan sekolah sebagai ladang mencari keuntungan lewat kain seragam, buku paket pelajaran, biro wisata, atau lembaga kursus, yang pada akhirnya hanya membebani masyarakat dengan berbagai pungutan. Mekanisme demikian itu mempunyai kontribusi sangat besar terhadap proses pemiskinan masyarakat yang sudah miskin.

Tepat apa yang dikatakan Friere, bahwa pendidikan pada tataran ini harus menjadi proses pemerdekaan, bukan penjinakan (domestifikasi) sosial sebagaimana yang sering terjadi pada dunia ketiga, yaitu pendidikan sering dijadikan alat untuk melegitimasi kehendak penguasa terhadap rakyat yang tidak berkuasa. Untuk itu pendidikan harus menjadi aksi dan refleksi secara menyeluruh untuk mengubah realitas yang menindas. (Friere : 2001).

Sebab itulah St. Kartono melalui bukunya yang berjudul Sekolah Bukan Pasar menyampaikan berbagai pesan brilian, wawasan dan penyadaran kepada kita semua, sekaligus memberikan nutrisi nalar kritis yang selama ini terpasung oleh mitologi birokrasi pendidikan negeri ini. Sebuah pesan yang terangkum indah dalam catatan otokritik seorang guru ini sungguh layak dibaca bagi orang tua, guru, kepala sekolah, pengambil kebijakan, pengamat pendidikan, birokrat, mahasiswa dan siapa pun yang ingin “membebaskan”, mencerdaskan, dan memajukan pendidikan.

Sekolah Bukan Pasar mengajari kita kaya “perspektif” bagaimana menafsirkan realitas persoalan pendidikan di lapangan menjadi lebih berarti. Values atau nilai-nilai keutamaan disajikan dalam potret yang utuh dalam konteks pendidikan di zaman kini. Nilai-nilai kejujuran, kebersamaan, kesahajaan, pengorbanan, kepedulian terhadap hak-hak anak, empati dan cinta kasih antarsesama menggerakkan para pembaca untuk menghidupkan kembali pendidikan negeri ini yang sedang mati suri.

Bagi guru jadilah manusia “pembebas”. Tidak sekadar menjadi personifikasi intelektual an sich, tetapi mampu melakukan transinternalisasi nilai-nilai budi pekerti. Thomas Lickona (1991) dalam Educating for Caracter How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility, transinternalisasi dapat dikembangkan melalui tiga dimensi secara terpadu yaitu: pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling), dan tindakan moral (moral action).

Guru sebagai aktor utama dalam mengajarkan keutamaan tidak sekadar membebaskan dalam ranah pengetahuan saja. Lebih penting dari itu, yang mestinya dibekalkan adalah kebiasaan membentuk sikap hidup dan pilihan nilai-nilai keutamaan. Itu akan mungkin terjadi jika sejak dini guru membiasakan berfikir kritis-reflektif dari setiap persoalan dan pengalaman di lapangan. Pada gilirannya guru menjadi aktor utama memanusiakan manusia dan memberi suara lantang pada yang bisu.

Fakta yang tertuang dalam buku ini bisa dianggap sebagai penyemai benih kesadaran, bahwa sudah saatnya sekolah terbebas dari suasana “pasar”. Pencampuradukan peran-peran pendidik dengan blantik akan merusak sistem pendidikan nasional dan tidak lagi terbedakan sekolah sebagai tempat mencari ilmu pengetahuan dengan pasar sebagai tempat berjual-beli, termasuk jual beli gelar (hal 7).

Akhirnya, buku ini patut diapresiasi sebagai usaha kritis seorang guru yang menyuarakan yang bisu di lapangan agar bisa terdengar oleh para penguasa pengambil kebijakan. Sekaligus sebagai upaya membuka wawasan dan penyadaran bagi masyarakat luas, khususnya para guru, kepala sekolah, pejabat Departemen Pendidikan agar usaha-usaha peningkatan pendidikan tidak lepas dari konteks kekinian dan proyeksi masa depan.

Jika insan pendidik semakin kaya perspektif sebagaimana yang disumbangkan penulis buku ini, dengan sendirinya akan lahir pemikiran-pemikiran illuminatif yang mampu menjawab problem riil pendidikan di zamannya.

Pandi Kuswoyo, Guru SDIT Salsabila Banguntapan Bantul, Yogyakarta

Sumber: Lampung Post, Minggu, 16 Agustus 2009

Sekolah Mahal, Siapa Peduli?

Sekolah Mahal, Siapa Peduli?

12 Juli, 2010 at 12:00 am

Oleh Pandi Kuswoyo
Guru Sekolah Dasar dan Penggiat Anti-sekolah Mahal.

Tahun ajaran baru telah tiba, muncul kecemasan di antara para orang tua tentang pendidikan putra-putrinya.

Pertama, apakah putra-putrinya bisa masuk sekolah sesuai yang diinginkan. Kedua, jika tidak, apakah mampu membayar biaya sekolah yang dinilai mahal oleh banyak kalangan.

Dalam proses pemintaran dan pemberdayaan pendidikan, menjalankan peran orang tua bukanlah sesuatu yang mudah dalam kondisi sistem pendidikan yang telah salah kaprah menganut paham privatisasi dan liberalisasi.

Kemunafikan bahkan kejahatan dalam praktik pendidikan bisa dilihat dari hal-hal yang dianggap kecil dan sederhana. Akan tetapi, sesungguhnya berimplikasi besar bagi keberlangsungan pendidikan bagi rakyat kecil, terutama warga miskin.

Terlebih lagi, ketika pihak sekolah berhasil memengaruhi dan memobilisasi orang tua siswa, dewan sekolah, dan pihak-pihak terkait untuk menyetujui adanya pungutan dengan dalih untuk peningkatan mutu. Dalam hal ini, mekanisme pasar seolah-olah menjadi hal yang halal dan wajar.

Senang atau tidak senang dan suka atau tidak suka, li¬beralisasi, komersialisasi dan privatisasi di tubuh lembaga pendidikan kita berdampak pada tingginya biaya pendidikan. Karenanya, rakyat kecil tidak lagi bisa menjangkau biaya pendidikan yang terkadang memang tidak realistis.

Kejengkelan terhadap sistem pendidikan yang tidak berpihak pada kaum miskin seolah menjadi mata rantai yang terus melilit leher rakyat kecil. Lalu, siapa yang peduli terhadap mahalnya biaya pendidikan? Benarkah pendidikan yang mahal pasti bermutu? Lalu siapa yang bisa menghentikan laju mahalnya biaya pendidikan di negeri ini?

Salah Lumrah?

Dengan semangat privatisasi (otonomi), sekolah tanpa sadar atau malah sangat menyadari, telah menempatkan diri sebagai “makelar” dalam arti sesungguhnya. Sekolah dimanfaatkan sebagai ladang subur untuk mendulang keuntungan lewat sistem penerimaan siswa baru, penarikan uang gedung, sumbangan pendidikan, pembelian buku paket pelajaran, kain seragam, dan program akselerasi, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), serta berbagai istilah lainnya, yang pada akhirnya hanya membebani masyarakat dengan berbagai pungutan yang tidak murah.

Dengan alasan otonomi dan peningkatan mutu pendidikan, sekolah nyaris kehilangan rohnya sebagai lembaga yang seharusnya lebih humanis sebagai tempat menimba ilmu dan menempa pekerti.

Sekolah tidak lagi menjadi tanggungan pemerintah, cukup diserahkan pada mekanisme pasar. Di situlah sekolah berangsur-angsur menjadi tempat eksklusif yang memberikan pelayanan hanya bagi mereka yang mampu mem¬bayar.

Sekolah yang dicita-citakan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang murah bagi kebanyakan anak negeri ini, namun toh akhirnya yang menikmati adalah kala¬ngan yang beramunisi finansial besar.

Pragmatisme pendidikan semacam inilah yang sesungguhnya salah, tetapi masih dianggap lumrah (dalam batas kewajaran). Namun, ini akhirnya mengakibatkan biaya sekolah menjadi sangat mahal dan elitis, dalam arti cuma menjadi wilayah para borjuis (orang-orang berduit). Sementara itu, anak-anak yang berpotensi namun tidak memiliki cukup biaya harus terpental sebelum sampai bangku sekolah.

Dengan demikian, menanggapi realitas mahalnya biaya pendidikan dan praktik privatisasi yang kian masif, kiranya kita semua tidak perlu berpangku tangan dan sibuk mencari kambing hitamnya.

Masing-masing diri dari kita mempunyai tanggung jawab untuk ambil bagian membantu membebaskan ge¬nerasi bangsa ini dari sistem sekolah yang mahal. Ini karena hanya kepedulian dan kesadaran dari masyarakatlah yang menjadi kunci kebangkitan pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Lalu, atas pemahaman tersebut, masyarakat akan menjadi kritis dan mampu menentukan pilihannya sendiri.

Meminjam istilah Eko Prasetyo (2004), inilah yang dimaksud dengan melawan sekolah mahal lewat gerakan sosial. Fakta yang ditemukan membeberkan bukti bahwa ternyata sekolah itu sangat mahal, sedemikian mahalnya sehingga tidak bisa dijangkau anak-anak orang miskin, karena orang tua mereka tak mampu membayarnya. Untuk itu, diperlukan sebuah gerakan radikal agar sekolah bisa murah.

Oleh karena itu, selain adanya kesadaran dan kepedulian serta langkah konkret yang terus-menerus diusahakan oleh masyarakat, sekolah, atau siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan, seharusnya mereka tidak menafikan siswa dan wali murid siswa karena latar belakang sosial ekonomi yang berbeda.

Memang tidak banyak pihak yang mau peduli dan memahami posisi demikian, melainkan kebanyakan lebih sibuk dengan urusannya sendiri dan lebih suka menyoal isu-isu sensasional terkini, seperti kasus video mesum mirip artis, makelar kasus pajak, skandal Bank Century, kasus Anggodo Wijoyo, Bibit-Chandra vs Polri, ketimbang harus bersusah payah mengurai benang kusut citra pendidikan di negeri ini.

Di tengah suasana seperti inilah, sudah selayaknya pemerintah dan pihak-pihak terkait merumuskan regulasi untuk penetapan tarif pem¬biayaan pendidikan. Artinya, pemerintah sesuai dengan kapasitas dan fungsinya adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat, termasuk dalam praktik penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar sekalipun.

Memanusiakan Manusia

Pendidikan, menurut Paulo Friere, adalah pendidikan yang berporos pada keberpihakan terhadap kaum tertindas (the oppressed). Kaum tertindas bisa bermacam-macam, tertindas rezim otoriter, tertindas oleh struktur sosial-ekonomi-politik yang tak adil dan diskriminatif, tertindas karena warna kulit, agama, gender, ras dan sebagainya.

Paling tidak menurut Friere, ada dua ciri orang tertindas. Pertama, mereka mengalami alienasi dari diri dan lingkungannya. Mereka tidak bisa menjadi subjek otonom, tetapi hanya mampu mengimitasi orang lain. Kedua, mereka yang mengalami self-depreciation, merasa bodoh, tidak mengetahui apa-apa.

Manusia bagi Friere adalah incompleted and unfinished beings. Untuk itulah manusia dituntut selalu berusaha menjadi subjek yang mampu meng¬ubah realitas eksistensialnya.

Menjadi subjek atau makhluk yang lebih manu¬siawi, dalam pandangan Friere adalah panggilan ontologis (ontological vocation) manusia. Filsafat pendidikan Friere bertumpu pada keyakinan, manusia secara fitrah mempunyai kapasitas untuk meng¬ubah nasibnya.

Dengan demikian tugas utama pendidikan (sekolah) sebenarnya sebagai usaha untuk memanusiakan manusia (people empowerment). Ini bukan bentuk pemerahan terhadap peserta didik dengan segala akal bulus caranya.

Sekolah bermutu dan terjangkau untuk semua kala¬ngan akan bisa terwujud jika pemerintah, pejabat terkait, dan seluruh elemen bangsa, terutama orang tua, guru, kepala sekolah, memiliki kesadaran dan kemauan untuk menata, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam membangun sistem pendidikan yang benar-benar memihak pada kepentingan rakyat. Jika hal demikian bukanlah harapan bangsa ini, bisa jadi pendidikan di negeri ini telah mati. (Sumber: Sinar Harapan, 12 Juli 2010)

Memaknai Hari Kesehatan Jiwa

Memaknai Hari Kesehatan Jiwa

  • Oleh Pandi Kuswoyo

Kondisi politik yang carut-marut dan tidak jelas arah tujuannya disebabkan oleh karena ketidakjelasan visi kehidupan bersama dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan adanya visi yang baik tentang tujuan hidup bersama. Tujuan ini bisa dicapai bila bangsa ini sejak dini menekankan pada makna kehidupan yang baik.

Hal ini tampaknya sejalan dengan sebuah ungkapan lama the man behind the gun  yang menunjukkan bahwa unsur penentu ternyata adalah unsur pribadi manusianya juga. Ungkapan tadi lebih tepat diubah menjadi the man behind the politic  yang menunjukkan bahwa unsur penentu dari segala carut-marut perpolitikan adalah unsur pribadi para politikusnya sendiri.

Terkait dengan tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa. Diharapkan, Kesehatan Jiwa menjadi bagian yang tidak terpisah dari penyempurnaan pribadi para politikus negeri ini dan para pemimpin di dalam mengemban amanat rakyatnya.

Kesehatan jiwa dalam pengertian psikologi disebut juga dengan kesehatan mental (mental hygiene). Kesehatan jiwa merupakan bentuk terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya dan lingkungannya, berlandaskan nilai-nilai keyakinan (agama), serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa orang yang sehat jiwanya akan berbuat atas dasar nilai-nilai luhur yang diyakininya, serta menjadi rahmat buat semua orang. Oleh karena itu jiwa yang sehat menjadi syarat utama bagi para politikus negeri ini di dalam berpolitik, terlebih lagi di dalam mengemban amanat rakyat.
Yang menjadi persoalan, apakah kesehatan jiwa menjadi tolok ukur untuk menjadi seorang politikus? Dan apakah kesehatan jiwa dijadikan spirit para politikus di dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya?

Trend Politik

‘’Bangunlah jiwanya bangunlah raganya….’’ Demikianlah bunyi sepenggal bait lagu Indonesia Raya mengingatkan kepada kita agar tidak lupa menjadikan generasi bangsa ini sehat jiwanya dan sehat pula jasmaninya. Ketimpangan selama ini sudah saatnya diakhiri. Kesehatan jasmani hanyalah salah satu unsur utama tatanan kesehatan yang berhasil. Namun pengabaian atas kesehatan jiwa generasi bangsa ini memiliki kontribusi besar terhadap proses dekadensi moral bangsa.

Kenyataan ini, diperkuat dengan adanya penetapan alokasi untuk fungsi kesehatan (jasmani) yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 9,3 persen lebih tinggi dari APBN Periode 2008 yaitu dari Rp16,0 triliun menjadi Rp17,4 triliun untuk tahun 2009. Pengeluaran untuk fungsi kesehatan ini dilakukan dengan melanjutkan program asuransi kesehatan untuk keluarga miskin sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak sehingga generasi Indonesia mendatang bisa tumbuh lebih sehat dan cerdas.

Pertimbangan keuangan masih menjadi faktor yang mendorong semakin besarnya tanggung jawab pemerintah atas pemeliharaan kesehatan (jasmani), khususnya rakyat miskin. Gejala pemeliharaan kesehatan semacam ini menjadi trend represif untuk meningkatkan popularitas para politikus, namun pemeliharaan atas kesehatan jiwa yang jauh lebih masuk akal dan jauh lebih murah dalam jangka panjangnya. Itu sama sekali belum tersentuh.

Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan terus-menerus. Harus ada usaha yang dapat memaksa pemerintah memperbaiki kondisi ini. Salah satu cara yang sangat bermakna adalah melalui legislasi dengan membuat UU Kesehatan Jiwa yang mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk memperhatikan dan menangani masalah kesehatan mental secara sungguh-sungguh.

UU ini juga diperlukan untuk melindungi penderita gangguan mental, menjamin hak-hak mereka serta membantu mereka mencapai pemulihan sehingga bisa berkontribusi positif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tolak Ukur Kesehatan Jiwa

Meningkatnya alokasi APBN untuk kesehatan, tidak cukup menjadi tolak ukur kesehatan jiwa masyarakat kita. Terlebih lagi jika itu sekadar menjadi tren politik, yang jauh dari pengertian kesehatan jiwa.

Orang dikatakan sehat jiwanya yaitu orang yang memiliki keimanan yang kuat terhadap ajaran agamanya, serta berusaha secara sadar merealisasikan nilai-nilai agama tersebut, sehingga kehidupannya itu dijalaninya sesuai dengan tuntunan agamanya (Zakiah Daradjat, 1984).

Hal ini menunjukkan, adanya hubungan antara faktor keyakinan dengan kesehatan jiwa. Keyakinan yang dimaksud adalah nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama sebagai sistem nilai. Nilai yang menjadi daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan sikap diri.

Jika hal ini, menjadi tolak ukur kesehatan jiwa para politikus, dan sekaligus menjadi proyeksi masa depan pembangunan bangsa. Dapat dibayangkan, bangsa ini akan lebih adil dan makmur serta akan mampu memberi manfaat yang melimpah ruah kepada rakyatnya.

Sealur dengan apa yang diyakini Bung Karno, bahwa ada hubungan erat antara pembangunan Agama dengan pembangunan Tanah Air, Bangsa, Negara dan masyarakat (Departemen Penerangan RI, 1962).

Kesehatan jiwa dan agama dalam imajinasi pendiri bangsa ini penting untuk dihadirkan di dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dan inilah yang harus selalu tertanam dalam kesadaran seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Terlebih lagi bagi para politikus kita, di momen peringatan Hari Kesehatan Jiwa ini kita semua tentunya berharap dan berdoa agar para menteri kita dalam kabinet mendatang, para wakil rakyat, anggota MPR, dan pejabat lain, termasuk yang duduk dalam KPU dan MK, Presiden, Wakil Presiden, dan rakyat Indonesia, sesama warga negara, senantiasa diberkahi kesehatan jiwa dan batin yang jernih. Hal itu dapat saling membantu untuk membangun Indonesia yang lebih beradab, lebih sopan, lebih santun, lebih manusiawi. (80)

—Pandi Kuswoyo, mahasiswa Pascasarjana Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta